MPI PPh Pasal 24

SMKN 2 Maros | Akuntansi & Keuangan Lembaga

Media Pembelajaran PPh Pasal 24

Pengampu: Bahtiar, S.E.

Kelas XII / Semester Ganjil (5 JP = 225m)

PPh 24 Kredit Pajak LN

Orientasi Masalah - Kegiatan Awal (20 Menit)

Mengapa Perusahaan Perlu Memahami PPh Pasal 24?

Di era globalisasi, perusahaan Indonesia banyak mengembangkan cabang di luar negeri. Namun, tanpa aturan yang jelas, penghasilan yang sama berisiko dikenakan pajak dua kali: oleh negara asal penghasilan dan oleh Indonesia. PPh Pasal 24 hadir sebagai mekanisme kredit pajak untuk mencegah pemajakan ganda (*double taxation*).

Studi Kasus Pemantik: PT Maros Berjaya

PT Maros Berjaya berdomisili di Maros, Sulawesi Selatan. Tahun ini memperoleh keuntungan:

• Penghasilan Dalam Negeri (Indonesia): Rp 1.000.000.000
• Penghasilan Cabang Singapura: Rp 500.000.000
• Pajak Terutang Dipotong di Singapura (20%): Rp 100.000.000

Pertanyaan Diskusi Kritis:

Apakah penghasilan dari Singapura dipajaki lagi di Indonesia? Bagaimana cara menjamin PT Maros Berjaya tidak dirugikan akibat pembayaran pajak ganda?

Simulasi: Dengan vs Tanpa PPh Pasal 24

Klik tombol di bawah untuk melihat perbedaan dampak pengkreditan pajak.

Tarif PPh Badan Indonesia: 22% Solusi: Mekanisme Pengkreditan PPh 24

JP 2: Memahami Konsep (50 Menit)

Konsep Esensial & Formula PPh Pasal 24

Asas World-Wide Income, Per Country Limitation, dan Prinsip Batas Maksimum Kredit Pajak.

Coba Live Kalkulator

1. World-Wide Income

Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Catatan Kerugian: Kerugian usaha di luar negeri tidak boleh digabungkan/dikurangi dari penghasilan dalam negeri.

2. Per Country Limitation

Penentuan batas maksimum kredit pajak dilakukan secara terpisah untuk setiap negara (per country) tempat penghasilan diperoleh.

Maksud: Mencegah kompensasi pajak antar negara yang memiliki tarif pajak berbeda.

3. Prinsip 3 Pembanding

Besarnya PPh 24 yang boleh dikreditkan diambil dari nilai TERKECIL / TERENDAH di antara 3 angka pembanding.

Ketentuan: Selisih kelebihan pajak luar negeri tidak dapat direstitusi atau dikompensasi ke tahun berikutnya.

Formula 3 Nilai Pembanding PPh Pasal 24

Pembanding 1

Pajak Terutang Dipotong di Luar Negeri

= Penghasilan LN × Tarif Pajak LN

Pembanding 2 (KPLN)

Batas Maksimum Kredit Pajak Luar Negeri

= (Penghasilan LN / Total PKP) × Total PPh Terutang

Pembanding 3

Total PPh Terutang Seluruhnya

= Total PKP × Tarif PPh Indonesia (22%)

PPh 24 Boleh Dikreditkan = MIN (Pembanding 1, Pembanding 2, Pembanding 3)

Simulator Live Kalkulator PPh 24 (1 Negara)

Masukkan parameter angka di bawah ini untuk melihat komparasi otomatis 3 nilai pembanding.

PKP Dalam Negeri (Rp)

Penghasilan Luar Negeri (Rp)

Tarif Pajak Luar Negeri (%)

Tarif PPh Badan DN (%)

1. PPh Nyata Dipotong LN

Rp 0

0% x LN

2. Batas Maksimum KPLN

Rp 0

(LN / Total PKP) x PPh Terutang

3. Total PPh Terutang

Rp 0

Total PKP x Tarif DN

Kesimpulan PPh Pasal 24 yang Boleh Dikreditkan:

Rp 0

JP 3-4: Problem-Based Learning (95 Menit)

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Digital

Studi Kasus Perhitungan PPh Pasal 24 Multinasional - PT Maros Nusantara

Skenario Bisnis: PT Maros Nusantara (Tahun Pajak 2025)

PT Maros Nusantara adalah perusahaan manufaktur di Maros yang memiliki ekspansi bisnis di Asia Tenggara dan Asia Timur. Berikut laporan keuangan fiskal tahun 2025:

1. Indonesia (Dalam Negeri) Laba Rp 2.000.000.000 Tarif PPh: 22%

2. Cabang Jepang Laba Rp 1.000.000.000 Pajak LN Dipotong: 30% (Rp 300 jt)

3. Cabang Malaysia Laba Rp 500.000.000 Pajak LN Dipotong: 15% (Rp 75 jt)

4. Cabang Vietnam Rugi (Rp 300.000.000) Catatan: Rugi Usaha LN

Lembar Kerja Perhitungan Kelompok Isi titik-titik di bawah ini dengan tepat

1 Penentuan Total Penghasilan Kena Pajak (PKP Total)

Ingat ketentuan perlakukan rugi usaha di luar negeri (Vietnam)!

PKP Indonesia (Rp)

Penghasilan Netto Jepang (Rp)

Penghasilan Netto Malaysia (Rp)

Total PKP Gabungan (Rp)

2 Perhitungan Total PPh Terutang (Tarif 22%)

Rumus: Total PKP x 22%

3 Perhitungan Kredit PPh Pasal 24 Per Country (Jepang & Malaysia)

A. Kredit Pajak LN Negara JEPANG Tarif Pajak Jepang 30%

1) Pajak Terutang di Jepang (Rp)

2) Batas Maksimum KPLN Jepang (Rp)

3) PPh 24 Boleh Dikreditkan (Rp)

B. Kredit Pajak LN Negara MALAYSIA Tarif Pajak Malaysia 15%

1) Pajak Terutang di Malaysia (Rp)

2) Batas Maksimum KPLN Malaysia (Rp)

3) PPh 24 Boleh Dikreditkan (Rp)

4 Total Kredit PPh 24 & PPh Terutang Harus Dibayar di Indonesia

Total PPh Pasal 24 Dikreditkan (Jepang + Malaysia)

Sisa PPh Kurang Bayar (PPh Terutang - Total PPh 24)

JP 5: Evaluasi & Refleksi Mandiri (40 Menit)

Kuis Formatif & Jurnal Refleksi Belajar

Uji Pemahaman Individu PPh Pasal 24 & Lembar Umpan Balik Peserta Didik.

Soal Kuis Mandiri (5 Soal)

Skor: - / 100

Lembar Refleksi Peserta Didik

Isi tanggapan reflektif mengenai pembelajaran PPh Pasal 24 hari ini.

Nama Siswa / Kelompok:

Hal paling penting yang saya pelajari hari ini:

Mengapa UU membatasi kredit pajak LN (Per Country Limitation)?

Refleksi Anda berhasil disimpan!

Gemini 3 Flash Tax AI Assistant

Asisten AI & Generator Soal PPh Pasal 24

Tanyakan konsep perpajakan internasional atau buat studi kasus latihan baru berbasis AI Gemini.

Tanya Konsultan Pajak AI

Halo! Saya Asisten AI PPh Pasal 24.
Anda bisa menanyakan seputar asas world-wide income, perlakuan rugi usaha luar negeri, batas KPLN, atau penentuan sumber penghasilan.

Generator Studi Kasus Baru

Klik tombol di bawah untuk meminta AI membuatkan variasi soal studi kasus PPh Pasal 24 baru beserta langkah pembahasannya secara otomatis.

Soal buatan AI akan ditampilkan di sini...

Media Pembelajaran Interaktif PPh Pasal 24

SMKN 2 Maros • Konsentrasi Keahlian Akuntansi & Keuangan Lembaga

Pengampu: Bahtiar, S.E.

Model Pembelajaran: Problem-Based Learning (PBL)